Kunciberita.co.id
Tajurhalang , - Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil VI, gelar sidang Reses I, meminta seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Tajurhalang untuk memperkuat koordinasi dan memperhatikan perencanaan kegiatan pembangunan agar lebih efektif. Hal itu disampaikannya, saat memimpin reses masa sidang I tahun 2025–2026, yang bertempat di Be Corne Garden (Cafe Kebon) Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang, Selasa (07/10/25).
Dalam sambutanya, Camat Tajurhalang Ivan Pramudia, S.Sos., M.M menyambut gembira kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil VI tersebut, guna merespon usulan-usulan yang disampaikan masyarakat.
Kegiatan reses ini menjadi wadah penting bagi masyarakat Kecamatan Tajurhalang, untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan harapan pembangunan.
Masih ditempat yang sama, anggota DPRD Kabupaten Bogor menegaskan, pentingnya kesiapan menghadapi agenda pemerintahan dan pembangunan di daerah. “Mungkin nanti persiapan kegiatan seperti ini harus lebih diperhatikan. Karena menjelang pelaksanaan, kita semua pasti akan dibuat sibuk,” ujarnya.
Anggota Dewan mengapresiasi kemajuan pembangunan kantor Kecamatan Tajurhalang, yang kini mencapai 38,04 persen dan ditargetkan selesai pada 15 Desember 2025. Selain itu, pembangunan stadion mini di Desa Sasak Panjang telah rampung, dan tahun depan direncanakan pembangunan SD baru di wilayah yang sama.
Ia juga menyampaikan kabar baik, mengenai rencana pendirian SMA Negeri 2 Tajurhalang di lahan seluas 8.000 meter persegi di kawasan Puri Depok–Sasak Panjang. Menurut nya, sekolah baru ini mendesak dibangun karena ketimpangan daya tampung antara sekolah negeri dan jumlah lulusan. “Setiap tahun ada 1.400 siswa tamat SMP, tapi SMA Negeri hanya bisa menampung 400 siswa. Seribu sisanya terpaksa ke swasta. Dengan adanya SMA Negeri 2 ini, kita harapkan bisa menutup kesenjangan itu,” ujarnya.
Selain pendidikan, juga menyoroti program bantuan keuangan Desa sebesar Rp 1 miliar per Desa yang tahun depan naik menjadi Rp1,5 miliar. Ia menekankan, pentingnya integrasi perencanaan melalui SIPD Desa dan memastikan seluruh program berbasis data.
“Masih ada kader yang minta anggaran 50 juta tanpa tahu berapa jumlah balita, ibu hamil, dan lansia. Uang muncul tapi datanya tidak ada. Ini harus diperbaiki dari perencanaan Desa,” tegasnya.
