Kunciberita.co.id

BOGOR - Ratusan massa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 23 Februari 2026 di depan Kompleks Pemkab Bogor, Jl Tegar Beriman. Aksi yang digelar oleh RMB ini sebagai bentuk konsistensi dan sikap kritis terhadap sejumlah program yang bersumber dari skema Pokok 

Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026, yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat Bogor.Aksi ini RMB ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 05 Februari 2026 lalu."Kami dari Resolusi Mahasiswa Bogor mempertanyakan rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100 –120 miliar yang akan dieksekusi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor. Namun pada saat aksi 05 Februari 2026 digelar, tidak ada jawaban maupun klarifikasi resmi dari DPRD Kabupaten Bogor terhadap substansi persoalan yang dipertanyakan," kata Ketua Resolusi Mahasiswa Bogor, Mahdi.RMB menilai, ketiadaan respons dari DPRD Kabupaten Bogor tersebut dinilai sebagai preseden buruk dalam praktik akuntabilitas publik serta tidak mencerminkan semangat transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam aksi lanjutan pada 23 Februari 2026, Resolusi Mahasiswa Bogor kembali menegaskan kritik terhadap rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system melalui mekanisme Pokir DPRD yang dinilai tidak memiliki urgensi strategis serta tidak proporsional dalam konteks kebutuhan riil daerah. Menurut RMB, secara normatif, penyusunan dan pengalokasian anggaran daerah harus berlandaskan prinsip skala prioritas, efektivitas, efisiensi, serta kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. "Pengadaan Videotron melalui Pokir DPRD Kabupaten Bogor tidak menerapkan skala prioritas kebutuhan sektor olahraga di Kabupaten Bogor," tegas Mahdi.

Oleh karena itu, ujar Mahdi, penganggaran senilai Rp120 miliar untuk pengadaan videotron, mic, dan sound system tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan rasional mengenai kebutuhan mendesak sektor olahraga di Kabupaten Bogor.

Resolusi Mahasiswa Bogor sendiri secara tegas meminta agar Pokir DPRD senilai Rp120 miliar untuk pengadaan videotron, microphone, dan sound system dibatalkan dan dialihkan kepada program yang lebih substantif dan berdampak langsung terhadap pembangunan olahraga daerah. 

Anggaran tersebut seharusnya diprioritaskan untuk memperkuat sistem pembinaan atlet secara berkelanjutan, mengembangkan serta merevitalisasi sarana dan prasarana olahraga, serta meningkatkan kesejahteraan atlet yang selama ini masih menghadapi keterbatasan dukungan. 

Pembangunan prestasi olahraga tidak dapat ditopang oleh proyek-proyek yang bersifat simbolik, melainkan melalui investasi jangka panjang yang menyentuh kebutuhan struktural dan kesejahteraan pelaku olahraga itu sendiri.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual dalam mengawal tata kelola anggaran daerah yang transparan dan berpihak pada kepentingan publik, Kami dari Resolusi Mahasiswa Bogor menyampaikan tuntutan :