KUNCIBERITA.CO.ID
Bogor—Pernyataan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang menyebut pedagang kaki lima (PKL) 'bukan warga, jadi wajar tidak peduli kebersihan' menuai kritik keras dari kalangan aktivis.
Koordinator AMMPERA Bogor, Rafiansyah, menilai pernyataan tersebut bukan sekadar kekeliruan komunikasi, tetapi mencerminkan kegagalan cara berpikir dalam memahami persoalan kota.
“Ini bukan sekadar salah ucal, ini salah cara berpikir. Ketika pejabat publik menyederhanakan persoalan kompleks menjadi sekadar identitas ‘warga’ dan ‘non-warga’, itu tanda bahwa mereka gagal memahami akar masalah yang sebenarnya,” tegasnya.
Menurutnya, mengaitkan perilaku sosial dengan status administratif merupakan bentuk reduksi masalah yang dangkal.
"Persoalan PKL tidak pernah berdiri pada identitas, melainkan pada kegagalan tata kelola: zonasi yang tidak jelas, fasilitas yang minim, serta pengawasan yang lemah," ujar Radiansyah.
Lanjut Rafiansyah, narasi 'non-warga' diduga adalah bentuk framing berbahaya yang membuka ruang diskriminasi.
“Label seperti itu bukan netral. Itu adalah pintu masuk bagi kebijakan eksklusif yang berpotensi mengusir dan meminggirkan rakyat kecil dari ruang hidupnya sendiri,” ujarnnya.
Ia menegaskan bahwa kota modern tidak bisa dibangun dengan cara pandang sempit yang hanya mengakui mereka yang memiliki status administratif tertentu.
